Optimalisasi Pemahaman Masyarakat Pesisir Desa Botuboluo Terhadap Kearifan Lokal Melalui Penyuluhan Hukum Adat
DOI:
https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i4.638Keywords:
pelestarian, kearifan lokal, hukum adatAbstract
Program dalam kegiatan ini berupa Penyuluhan Hukum Adat dengan topik “Optimalisasi Pemahaman Hukum Adat Masyarakat Pesisir Guna Membangun Kesadaran Hukum Adat di Daerah Gorontalo”. Tujuan lain kegiatan pengabdian adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami regulasi berkaitan dengan keberadaan hukum adat serta potensi di Desa Botubolu’o. Pengetahuan diberikan khususnya bagi masyarakat dan generasi muda dalam memahami kedudukan serta pentingnya hukum adat ditengah masyarakat. Selain memberikan manfaat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat, program yang dilaksanakan juga untuk meningkatkan partisipasi desa dalam menjaga adat serta budaya Gorontalo sebagai bagian dari usaha mendukung Gorontalo sebagai salah satu daerah adat di Indonesia. Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah pelatihan tarian adat bagi siswa-siswi baik SD, SMP maupun SMA, serta Pembentukan Kelompok Pemuda Pencinta Budaya Desa Botubolu’o. Kegiatan ini dilakukan sebagai bekal untuk menguasai tarian adat bagi generasi mendatang di desa Botu Bolu’o. Selain kesadaran hokum masyarakat, tujuan lain pelaksanaan kegiatan pengabdian ialah membangun kesadaran masyarakat dalam mengelola potensi khususnya kawasan pesisir laut guna pengembangan desa ke depan, serta terjalinya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum UNG.
Downloads
References
Aisara, F., Nursaptini, N., & Widodo, A. (2020). Melestarikan Kembali Budaya Lokal Melalui Kegiatan Ekstrakulikuler Untuk Anak Usia Sekolah Dasar. Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial, 9(2), 149–166. Https://Ejournal.Uksw.Edu/Cakrawala/Article/View/4411
Hilman, I., & Hedriawan, N. (2018). Model Revitalisasi Dan Pelestarian Kearifan Lokal Dalam Mengelola Sumberdaya Air Pada Masyarakat Adat Kampung Kuta Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Restorasi Sungai: Tantangan Dan Solusi Pembangunan Berkelanjutan, 308–315. Http://Hdl.Handle.Net/11617/10370
Kementrian Kebudayaan Dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian Dan Pengembangan Kebudayaan. (2004). Kebijakan Pelestarian Dan Pengembangan Kebudayaan. Kementrian Kebudayaan Dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian Dan Pengembangan Kebudayaan Proyek Pengembangan Kebijakan Nilai Budaya.
Mashuri Maschab. (2013). Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia. Polgov Ugm.
Sirajudin, & Dkk. (2016). Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Setara Press.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Nuvazria Achir, Nurul Fazri Elfikri

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.